LUDAINEWS.COM-JAKARTA - Presiden Jokowi mengamati kondisi Myanmar yang menurutnya makin memprihatinkan. Kekerasan bahkan menelan nyawa demi nyawa warga sipil terjadi setelah kudeta militer dan penangkapan Aung San Suu Kyi, pemimpin dari hasil pemilu. Bahkan baru-baru ini, terjadi pembatasan akses internet dan penghentian surat kabar di negara tersebut.

"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar. Dan Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan," kata Jokowi dalam keterangannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 19 Maret 2021.

Jokowi menyebut, dirinya bakal menghubungi Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang kini posisinya sebagai ketua ASEAN.

Baca juga:
Tidak Tepat Sasaran!!! Anggota keluarga yang diduga Lurah Tanjung Karang memperoleh BLT DD Covid-19

"Indonesia juga mendesak agar dialog agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi. Untuk memulihkan perdamaian dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar," kata dia."Indonesia juga mendesak agar dialog agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi. Untuk memulihkan perdamaian dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar," kata dia.

"Agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Mynamar," sambungnya.

Sebelumnya tim penyelidik PBB meminta orang-orang untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti dokumenter kejahatan yang diperintahkan oleh militer Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021 untuk membangun kasus terhadap para pemimpinnya.

Lebih dari 180 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan yang berusaha menghancurkan gelombang demonstrasi sejak junta merebut kekuasaan di negara Asia Tenggara itu, kata kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

"Orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius biasanya mereka yang memegang posisi kepemimpinan tinggi," kata ketua tim PBB Nicholas Koumjian yang berbasis di Jenewa, dalam sebuah pernyataan, Rabu, 17 Maret 2021.

“Mereka bukanlah orang yang secara fisik melakukan kejahatan, dan bahkan seringkali tidak hadir di lokasi di mana kejahatan tersebut dilakukan. Untuk membuktikan tanggung jawab mereka membutuhkan bukti laporan yang diterima, perintah yang diberikan, dan bagaimana kebijakan ditetapkan," ujar Koumjian.

Orang-orang yang punya informasi semacam itu harus menghubungi penyelidik melalui alat komunikasi yang aman ujar dia, merujuk pada aplikasi seperti Signal atau akun ProtonMail. Pada Selasa 16 Maret lalu, kantor hak asasi manusia PBB mengutuk penggunaan amunisi hidup terhadap para pengunjuk rasa.

"Mereka benar-benar tidak diperiksa dan makin brutal setiap hari. Ini merupakan peningkatan kebrutalan yang diperhitungkan," kata seorang pejabat senior PBB, yang menolak disebutkan namanya/

Sementara itu, ribuan warga menyelamatkan diri dari pinggiran kawasan industri ibu kota Myanmar pada Selasa pekan ini di tengah kekhawatiran pertumpahan darah yang semakin parah setelah puluhan demonstran tewas di daerah itu. Junta militer juga menerapkan status darurat militer, lapor media setempat. Pasukan keamanan masih bertahan di zona industrial Hlaing Tharyar di Yangon, di mana lebih dari 40 orang tewas pada Minggu kemarin.

(Sumber: Viva)