LUDAINEWS.COM-JAKARTA - Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait manuver politik Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam pusaran Kongres Luar Biasa dan kudeta Partai Demokrat. Moeldoko didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut.

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak melindungi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang hasilnya melengserkan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, KLB memang tidak boleh dibubarkan.

"KLB itu dilindungi, enggak ada urusannya pemerintah tidak melindungi KLB, enggak. Tetapi memang tidak boleh membubarkan," kata Mahfud dalam sebuah video, Minggu (7/3).

Mahfud mencontohkan, di era Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, KLB PKB Matori Abdul Jalil untuk mengambil kepemimpinan dari tangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak dibubarkan. Namun, Matori kalah di pengadilan.

Baca juga: Polisi Buru Pelempar Potongan Kepala Anjing ke Rumah Pejabat Kejati Riau

Kemudian, pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak melakukan pelarangan ketika ada dualisme PKB versi Gus Dur dan Muhaimin Iskandar.

"Seperti halnya dulu, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada dua dan berkali-kali forum. Bu Mega juga tidak membubarkan KLBnya Matori," kata Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menilai, sikap SBY dan Megawati bukan justru memihak KLB tersebut. Tetapi, pemerintah mengikuti undang-undang 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

"Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak, tapi memang di undang-undang tidak boleh. Seperti sekarang undang-undang nya sama berlaku undang-undang nomor 9 tahun 98, dokumennya jelas, pemerintah akan menilai keabsahan itu nanti," jelasnya.

(Sumber: Merdeka)