Ludainews.com-TELUKKUANTAN - Hutan lindung Bukit Batabuah di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kuansing, luluhlantak dijarah pelaku ilegal logging. Diduga pembalak-pembalak liar ini berasal dari Sumbar.

Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Ambacang, Ijon, baru - baru ini menemukan ratusan kubik kayu balok maupun berbentuk gelondongan di kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh di wilayah Bukit Tabandang, masuk kawasan Kecamatan Hulu Kuantan.

"Saya kaget, di situ sudah ada jalan dan tumpukan kayu. Kami perkirakan ada ratusan kubik banyaknya. Bahkan di situ juga ada tenda - tenda pekerja. Dan mobil truk pengangkut kayu juga masih ada disitu," ungkapnya, Kamis (25/2/2021) kepada wartawan.

Bahkan di hutan lindung, dirinya banyak menemukan jalan - jalan baru siap dibuka menggunakan alat berat sebagai akses untuk mengangkut hasil jarahan kayu di hutan lindung Bukit Batabuah oleh pelaku ilegal logging.

Pelaku ilegal logging ini menurutnya, marak merambah hutan bila musim panas tiba. Namun, jika dirazia mereka juga sudah menghilang. Ijon, menuturkan, rata - rata Sawmill - Sawmill yang beroperasi di Sumatra Barat, mengambil kayu ke hutan lindung Bukit Batabuah, sebab lokasinya yang berdekatan.

Baca juga: Pemerintah Resmi Hapus IMB Diganti PBG Sebagai Turunan UU Cipta Kerja

"Kawasan hutan Bukit Batabuah ini masuk ke dalam wilayah Riau, Kuansing, Kecamatan Hulu Kuantan, Desa Lubuk Ambacang," jelasnya.

Kini menurutnya, pembabatan hutan lindung Bukit Batabuah tetap berlanjut, bahkan 3 hari yang lalu, ia masih menemukan fakta lapangan adanya aktifitas ilegal logging yang dilakukan pembalak liar.

Terkait pembabatan hutan lindung ini, Kepala Bagian Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Alfian, menyebutkan, persoalan ini menurutnya, ada tata hubungan kerja pemerintah pusat dan daerah.

Dalam hal ini, ada namanya pemangku wilayah yang disebut KPH. Maka KPH inilah yang mengamankan wilayahnya, karena di KPH ada Polhut.

"Artinya KPH ini yang punya rumah, kalau yang punya rumah ini minta bantuan, maka bisa bersurat ke Provinsi, atau ke kami, begitu mekanisme tata kerjanya," jelas Alfian.

Sementara pihaknya baru turun apabila ada pengaduan ke Balai Gakkum, dan aduan tersebut akan ditindaklanjuti untuk diverifikasi ke lapangan.

Ketika disampaikan terkait amannya pelaku ilegal logging beroperasi di Kuansing, Alfian, menyebutkan bahwa di Kuansing, adanya Polres dan KPH yang akan mengamankan.

"Kalau dari kami ada pengaduan akan ditindak lanjuti, ferivikasi pengaduan, seperti pulbaket atau operasi," katanya.

Runyamnya persolan ini, pakar lingkungan Nasional Dr. Elviriadi, angkat bicara, menurutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuansing dan Pemkab secara umum harus punya iktikad baik untuk menuntaskan masalah ini.

"PETI misalnya, itu efek jangka panjang merugikan masyarakat itu sendiri. Apalagi perambahan hutan di Kawasan Hutan Lindung, menimbulkan bencana bagi masyarakat. Kemana penegak hukum? Harus tangkap donk," tagas pakar yang juga Dosen ini.

Ia juga menekankan jangan sampai terjadi ajakan - ajakan yang dapat menggoyahkan iman penegak hukum. "Ini yang paling penting dicatat dalam penegakan hukum lingkungan di Riau.

Tidak hanya itu, dia juga mengkritisi kebijakan Gakkum KLHK agar jangan tumpul ke kekuatan perusak hutan yang terorganisir. Pihak Gakkum DLHK Harus jalankan tupoksi sebagai penjaga hutan lindung.

"Jika perlu ajak NGO Pemberani seperti Jikalahari, Walhi jika kurang kekuatan. Nah, yang pakai alat berat itu terorganisir dan punya modal. Ini yang harus prioritas karena daya rusak ekosistim sungainya sangat besar," sebutnya.

Hukum itu kuncinya kata Elviariadi, penuntasan perambahan hutan di seluruh indonesia. Sekarang hutan yang tersisa tinggal sangat sedikit. "Jadi jangan yang sedikit itu dibiarkan punah ranah sama sekali. Penegak hukum harus istiqamah, membela bangsa dan negara. Istilahnya merah putih bukan 86,' sindirnya.*
(Sumber:Riauterkini)