Ludainews.com-JAKARTA - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Yus Sudarso menyebut ada empat faksi di dalam partai berlambang mercy, ingin adanya perubahan kepemimpinan.

"Setidaknya saya amati dan saya tahu ada empat faksi dalam pertemuan ini," ujar Yus di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Faksi pertama, kata Yus, orang-orang yang bermuara kepada pendiri dan mantan ketua umum Partai Demokrat yaitu Subur Budi Santoso.

Kedua, faksi ketua umum Demokrat hasil Kongres 2005 di Bali, yaitu Hadi Utomo (almarhum).

"Kebetulan saya sebagai koordinator pemenangan Hadi Utomo-Marzuki Alie," ucap Yus.

Faksi ketiga yaitu, Anas Urbaningrum yang merupakan ketua umum Demokrat hasil Kongres di Bandung pada 2010.

"Keempat, faksi Pak Marzuki Alie, di sini ada mesin pemenangannya Pak Syofwatillah Mohzaib," paparnya.

Menurut Yus, empat faksi tersebut tanpa melakukan rencana bertemu, tetapi memiliki pemikiran ingin membawa Partai Demokrat lebih baik seperti dulu.

Baca juga:  Pengamat: Ada Indikasi Moeldoko Mau Pakai Demokrat untuk Pilpres 2024

"Apa salahnya kami seperti pendiri di saat awal menjemput Pak SBY untuk mengantarkan beliau ke pemimpinan RI tahun 2004," tuturnya.

"Dan juga apa salahnya kami, kalau hari ini menjemput figur, tokoh ke depan, apa salahnya Pak Moeldoko, seperti senior sebelumnya menjemput SBY," sambung Yus.

Diketahui, tokoh yang hadir dalam acara pernyataan pendiri dan senior Partai Demokrat menyikapi pernyataan AHY, di antaranya mantan Ketua DPD Demokrat Sulteng Ahmad Yahya, mantan wasekjen Demokrat Tri Yulianto.

Kemudian, mantan wasekjen Demokrat Syofwatillah Mohzaib, mantan anggota DPR Anton Rifai, dan mantan pimpinan pengawas komisi Demokrat M. Darmizal.

Empat nama internal Partai Demokrat disebut turut terlibat merencanakan pengambilalihan kepemimpinan partai berlambang Mercy dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Empat nama yang diduga terlibat bersama Moeldoko di antaranya, Johni Allen Marbun yang saat ini menjadi Anggota Komisi V DPR, Marzuki Ali mantan Ketua DPR, Nazaruddin mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dan pendiri Partai Demokrat Max Sopacua.

Namun, ketika dikonfirmasi ke politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik terkait empat nama yang beredar, ia tidak membantahnya, tetapi Max Sopacua disebut tidak terlibat.

"Max Sopacua tidak ada," ucap Rachland saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/1/2021).

Rachland menyebut persoalan sosok internal partai yang terlibat, akan diselesaikan oleh Partai Demokrat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Masalah internal partai bukan concern publik. Itu bisa diselesaikan secara internal belakangan. Apa yang jadi concern publik adalah perilaku kekuasaan," papar Rachland.

Sebelumnya, Rachland menyampaikan salah satu orang yang melakukan pertemuan dengan Moeldoko yaitu HM Darmizal.

"Ada dua fakta tentang ini. Satu, Pak Darmizal, yang menghadiri pertemuan dengan KSP Moeldoko, sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Ia sebenarnya tak bisa lagi mengatasnamakan Partai. Dua, Pak Darmizal adalah pendukung Pak Jokowi," tulis Rachland dalam akun Twitternya @RachlandNashidik.

Reporter Tribun Network sudah meminta konfirmasi kepada Marzuki Ali, Johnny Allen dan Max Sopacua, melalui sambungan telepon dan pesan Whatsapp.

Namun hingga berita ini diunggah, belum mendapat respons.

Adapun mantan Bendahara Partai Demokrat Nasarudin, nomor telepon lama, tidak aktif lagi.

Jabatan Menko Tak Laku

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi kabar yang menyebut dirinya merestui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Mahfud mengatakan pengambil alihan kepemimpinan partai sebesar Demokrat adalah sesuatu yang sulit dipercaya di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti saat ini.

Ia menegaskan jabatannya sebagai Menkopolhukam tak bisa digunakan dan tidak laku untuk memberi restu.

"Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu. Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," kata Mahfud dalam akun Twitternya, @mohmahfudmd, pada Selasa (2/2/2020).

Menurutnya, isu tersebut adalah sesuatu yang aneh.

Ia sendiri mengaku kaget namanya disebut telah memberi restu Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Mahfud meminta masyarakat yakin ia tidak permah berbicara baik dengan Moeldoko atau orang lain terkait hal tersebut.

Bahkan, kata Mahfud, hal tersebut tidak pernah terbersit dalam pikirannya.

Apalagi merestui hal itu.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) melalui KLB (Kongres Luar Biasa). Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud.
( Sumber : Tribunnews.com)